Pre-Order

Hukum Tata Negara Darurat

Norma dan Implementasinya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya

Oleh Syahdi Firman, S.H., M.H

Diskusi Forum

Jadi affiliator , dapat komisi tiap ada yang checkout lewat link Anda.

Hukum Tata Negara Darurat merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam melakukan penanganan keadaan bahaya yang tidak memungkinkan jika menggunakan prosedur atau cara-cara biasa dalam keadaan normal. Dalam penggunaan hukum tata negara darurat terdapat mekanisme tertentu yang lebih fleksibel sehingga pemerintah dapat leluasa bertindak atau mengambil kebijakan untuk secara cepat, terukur, objektif tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk segera mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam penerapan Hukum Tata Negara Darurat, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan normal dapat dikesampingkan bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekalipun dapat dikesampingkan. Namun tindakan pengenyampingan tersebut tidaklah dilakukan secara sembarangan, tetapi juga dengan mekanisme tertentu dengan acuan hukum yang pembentukan dan pemberlakuannya juga bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penerapan Hukum Tata Negara Darurat ini didasari niat mesti menjadi perhatian yang penting terutama misalnya jika kita melihat konstelasi dan konflik global yang sangat mungkin terjadi kapan saja Indonesia terlibat dalam pusaran polemik dan konflik tersebut. Tidak saja saat berurusan dengan faktor eksternal, tapi juga menyangkut polemik dan potensi konflik nasional yang bisa terjadi kapan saja. Menghadapi situasi tersebut tidak selamanya dapat diatasi dengan menggunakan instrumen hukum dan prosedur biasa dalam keadaan normal. Mau tidak mau penerapan Hukum Tata Negara Darurat akhirnya menjadi sebuah keniscayaan sebagai alternatif utama. Namun jika penggunaan Hukum Tata Negara Darurat tidak dilakukan secara bertanggungjawab maka berbagai penyelewengan dan tindakan-tindakan otoriter pemerintah sangat mungkin pula terjadi yang kesemuanya itu didasarkan atas alasan Hukum Tata Negara Darurat yang tidak dapat dibenarkan.