PERPAJAKAN MINERBA INDONESIA

PRINSIP, INSTRUMEN, DAN TATA KELOLA FISKAL

Oleh Rahman Putra

Jadi affiliator, dapat komisi tiap ada yang checkout lewat link Anda.

Ketika sebuah tambang beroperasi, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah sekadar berapa ton mineral yang diangkat dari perut bumi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa kekayaan geologi tersebut berubah menjadi manfaat publik yang nyata, adil, dan berkelanjutan. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan yang jarang ditemukan dalam literatur perpajakan Indonesia, yakni tidak berhenti pada uraian teknis tarif dan prosedur, tetapi menelusuri landasan filosofis, arsitektur ekonomi, serta logika kelembagaan yang membentuk rezim fiskal sektor mineral dan batu bara secara menyeluruh.
Mulai dari prinsip kedaulatan atas sumber daya alam, konsep rente ekonomi (economic rent), hingga kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945, setiap fondasi normatif diurai dengan ketelitian yang memadukan teori keuangan publik, hukum pertambangan, dan kebijakan pembangunan. Pembaca akan menemukan analisis mendalam tentang desain instrumen fiskal, mulai dari royalti dan iuran tetap hingga pajak laba tambahan serta mekanisme penangkapan rente, berikut dengan kondisi penerapan, keterbatasan, dan implikasi distribusinya bagi daerah penghasil, komunitas lokal, serta generasi mendatang. Isu tata kelola, transparansi, sengketa fiskal, desentralisasi, dan transisi energi juga dibahas sebagai bagian integral dari tantangan perpajakan minerba kontemporer.
Ditulis untuk akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi, buku ini dirancang agar dapat dibaca secara linier sebagai teks akademik maupun digunakan secara selektif sebagai panduan diagnostik kebijakan. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya dalam menjembatani kedalaman teori dengan relevansi kebijakan sehingga perdebatan fiskal pertambangan tidak lagi tampak sebagai urusan teknis yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari pertanyaan yang lebih luas mengenai keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab negara atas kekayaan alam.